BAB IX
BANK SYARIAH

KOMPETENSI  DASAR
Setelah mempelajari bab ini, Anda akan mampu menganalisis konsep dasar tentang Bank Syariah di Indonesia 

TOPIK BAHASAN
A.	Latar Belakang
B.	Pengertian Bank Syariah 
C.	Fungsi Dan Prinsip Operasional Bank Syariah
D.	Produk Dana  Bank Syariah
E.	Produk Jasa  pada Bank Syariah
F.	Perizinan , Bentuk Badan Hukum dan Anggaran Dasar 
G.	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
H.	Latihan 
I.	Resume 

A.	Latar Belakang 
Masyarakat Indonesia yang berpenduduk lebih dari 80% beragama Islam memerlukan "lebih dari sekedar bank" dalam arti Bank tersebut adalah bank yang akan memberikan ketenangan karena memakai prinsip ekonomi Islam (Syariah). Apa yang menjadi keinginan masyarakat beragama Islam ini tidak dapat dipenuhi oleh Bank Umum maipun BPR yang beroperasi secara konvensional. Munculnya bank yang menyediakan produk dan jasa keuangan dan beroperasi dengan menggunakann prinsip syariah tentu saja disambut antusias mayarakat.
Prinsip Syariah. adalah Prinsip yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah..
Berlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
B.	Pengertian Bank Syariah 
Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 No 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya pada pasal 1 No. 7, 8 dan 9 dinyatakan hal-hal sebagai berikut ;
a)	Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. .(Pasal 1 No.7)
b)	Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. .(Pasal 1 No.8)
c)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Pasal 1 No.9)
Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
a)	riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b)	maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c)	gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d)	haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau
e)	zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.
C.	Fungsi dan Prinsip Operasional Bank Syariah
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 4 menyatakan terdapat empat fungsi yang di emban oleh bank syariah yaitu ;
1)	Bank Syariah dan unit usaha syariah (UUS) yang ada pada bank konventional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2)	Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3)	Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4)	Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara bank syariah Prinsip Operasional Bank Syariah alam aktivitasnya harus berpegang pada prinsip operasional bank syariah yaitu Mudharabah, Musyarakah. Murabahah dan Ijarah, hal tersebut adalah sebagai berikut ;
a)	Mudharabah
Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal (pemilik modal) menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudharib (professional )dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.
Pengertian mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab. Mudharabah dapat di kelompokan menjadi 2 yaitu ;
•	mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. 
•	mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
	Dalam dunia perbankan Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.
b)	Musyarakah
Musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.
Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terdapat tiga persyaratan umum dan dua persyaratan khusus  dalam Musyarakah sebagai berikut; :
3 Syarat umum Musyarakah
•	Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam Musyarakah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan gesit.
•	Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing patner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10 % atau 20 % misalnya.
•	Keuntungan harus disebar kepada semua patner.
2 Syarat Khusus Musyarakah
•	Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak diperbolehkan modal masih berupah utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.
•	Modal harus berupa uang tunai. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.
	Dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi.
c)	Murabahah
	Adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.
	Murabahah, dalam konotasi syariah pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase.
d)	Ijarah
	Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuiti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Lebih lanjut berdasarkan objeknya, Ijarah terdiri dari:
•	Ijarah dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
•	Ijarah dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taksi, jasa guru, dan lain-lain
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
No.	Bank Syariah	Bank Konventional	
1.		Ber investasi pada usaha yang halal	Bebas Nilai	
2.		Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee	Sistem bunga	
3.		Besaran bagi hasil beubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besarannya tetap	
4.		Profit dan falah oriented	Profit oriented	
5.		Pola hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur	
6.		Ada Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada lembaga sejenis 	
       Sumber : Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
D.	Produk Dana pada Bank Syariah
Terdapat produk bank syariah untuk menghimpun dana yaitu;
a.	Tabungan Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan h ukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki. 
•	Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.
•	Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung). 
•	Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. 
•	Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
•	Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito. 
b.	Giro Wadi’ah
	Adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek.
c.	Dana Investadi Tidak Terikat
	Adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana bank diberikan kekuasaan mutlak/ penuh untuk melakukan investasi usaha. Karena itu, produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Pada produk ini, bank syariah akan melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh investor ke dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh bank, tanpa harus terikat oleh ketentuan dan persyaratan yang ditentukan investor. Pada praktiknya, bank syariah akan menetapkan nisbah bagi hasil tertentu yang akan disepakati di muka.
d.	Dana Investasi Terikat
	Adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana investor menetapkan batasan tertentu kepada bank terkait pada investasi usaha yang akan dilakukan bank terhadap dana milik investor yang bersangkutan. Karena itu, produk ini menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah.
	Pada produk ini, bank syariah akan melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh investor ke dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh bank, tetapi terikat oleh ketentuan dan persyaratan yang ditentukan investor. Batasan yang ditentukan investor antara lain: jenis usaha, waktu atau tempat usaha.
E.	Produk Jasa pada Bank Syariah
Jasa yang dapat diberikan oleh vabk syariah pada nasabahnya antara lain ;
a.	Transfer
	Transfer merupakan jasa bank yang umum dikenal masyarakat ditemui di perbankan konvensional. Pada prinsipnya, transfer adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat (nasabah/pihak lain) untuk keuntungan penerima.
Dalam transaksi, terdapat beberapa pihak, antara lain:
1.	Pemberi amanat (remitter), yakni pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk pengiriman uang.
2.	Bank pengirim(remitting bank), yakni bank yang menerima pemerintah pengiriman uang dari nasabah.
3.	Bank penerima (reneficiary bank), yakni bank yang melakukan pembayaran kepada pihak menerima.
4.	Penerima (beneficiary), yakni pihak yang menerima kiriman uang.
b.	Kliring
	Kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalulintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
c.	Inkasso
	Inkasso adalah penagihan surat-surat berharga yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring.
d.	Safe Deposit Box
	Adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah penggunanya. Nasabah diberikan kewenangan untuk memasuki ruangan khusus untuk mengakses kotak dimaksud. Untuk produk jasa ini bisa diterapkan dengan prinsip ijarah (sewa). Bank bertindak sebagai pihak yang menyewakan suatu kotak khusus untuk digunakan oleh nasabah penyewa selama jangka waktu tertentu. Pada kondisi ini, bank akan memungut sewa.
e.	ATM
	ATM (Automatic Teller Machine = Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh teller. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Atas pelayanan bank ini, bank akan memungut biaya pemeliharaan tertentu. Produk jasa ini dapat menggunakan prinsip ijarah.
F.	Perizinan , Bentuk Badan Hukum dan Anggaran Dasar 
Bank Syariah harus memiliki badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan untuk dapat melakukan usaha atau mendirikan bank syariah maka perizinan yang harus dipenuhi  adalah sebagai berikut;
(1)	Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
(2)	Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
•	susunan organisasi dan kepengurusan;
•	permodalan;
•	kepemilikan;
•	keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
•	kelayakan usaha.
(3)	Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
(4)	Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
(5)	Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
(6)	Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
(7)	Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
(8)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
(9)	Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.
Sementara itu untuk kantor untuk kegiatan usaha Bank Syariah diperlukan izin sebagai berikut;
(1)	Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)	Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(3)	Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
(4)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.
Bank syariah sebagai PT harus memiliki anggaran dasar. Anggaran dasar Bank Syariah selain harus memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus pula memuat pula ketentuan:
a.	pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
b.	Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
G.	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
	Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008, pendirian dan kepemikan bank syariah diatur sebagai berikut;	
(1)	Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a.	warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b.	warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
c.	pemerintah daerah.
(2)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a.	warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
b.	pemerintah daerah; atau
c.	dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(3)	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

H.	Latihan 
1)	Jelaskan unsur apa yang tidak boleh ada pada kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
2)	Jelaskan apakah yang dimaksud dengan lembaga baitul mal, dan dari manakah sumber dana nya diperoleh 
3)	Jelaskan prinsip-prinsip operasional dari bank syariah
4)	Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan; 
a)	mudharabah muthlaqah 
b)	mudharabah muqayyadah .
5)	Jelaskan tiga persyaratan umum dan dua persyaratan khusus dari prinsiip Musyarakah
6)	Pada tabungan Al-Wadi’ah dikenal istilah yad al-amanah (tangan amanah) dan dapat berubah menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung). Jelaskan; 
a)	Apa pengertian kedua istilah diatas 
b)	Bagaimana proses sehingga bisa terjadi perubahan tersebuut
c)	Bagaimana konsekwensi yang harus di tanggung oleh bank. 

I.	Resume 
1.	Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2.	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
3.	Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:  riba, maisir, gharar, haram dan zalim. 
4.	Fungsi Bank Syariah yaitu ;
a)	Bank Syariah dan unit usaha syariah (UUS) yang ada pada bank konventional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
b)	Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
c)	Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
5.	Prinsip Operasional Bank Syariah adalah  Mudharabah, Musyarakah. Murabahah dan Ijarah, 
6.	Mudharabah dapat di kelompokan menjadi 2 yaitu; mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah .
7.	Musyarakah mempunyai tiga persyaratan umum dan dua persyaratan khusus.
8.	Produk Dana Bank Syariah
a)	Tabungan Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. dan dapat berubah mrnjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung). 
b)	Giro Wadi’ah
c)	Dana Investasi Tidak Terikat
d)	Dana Investasi Terikat
9.	Produk Jasa Bank Syariah
a)	Transfer
b)	Kliring
c)	Inkasso
d)	Safe Deposit Box
e)	ATM
10.	Bank Syariah harus memiliki badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan untuk dapat melakukan usaha atau mendirikan bank syariah semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
11.	Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. Demikian pula Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. 
12.	Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin BI. Demikian pula pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Sementara Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
13.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. 
14.	Anggaran dasar Bank Syariah harus memuat ketentuan mengenai :
a)	Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
b)	Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
15.	Pendirian dan kepemikan bank syariah harus mengikuti sebagai berikut diatur sebagai berikut;
a)	Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
•	WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
•	WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
•	pemerintah daerah.
16.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
•	warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
•	pemerintah daerah; atau
•	dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
17.	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Resume