ANALISIS KEPATUHAN PPh 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA PT XYZ

AGUSTINA, CINDY (2025) ANALISIS KEPATUHAN PPh 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS PADA PT XYZ. S1 thesis, Universitas Negeri Jakarta.

	Text Cover_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (823kB)
	Text Daftar Isi_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (293kB)
	Text BAB 1_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (299kB)
	Text BAB 2_Cindy Agustina_1704520034.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text BAB 3_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (342kB)
	Text BAB 4_Cindy Agustina_1704520034.pdf Restricted to Repository staff only Download (858kB)
	Text BAB 5_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (284kB)
	Text Daftar Pustaka_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (317kB)
	Text LOA_Cindy Agustina_1704520034.pdf Download (156kB)

Abstract

Sistem perpajakan memiliki peran penting dalam pembangunan negara, termasuk kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan, jabatan, atau jasa yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan perpajakan karyawan PT XYZ dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21, serta dampak dari kesalahan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan karyawan dan pihak perusahaan, observasi dokumen perpajakan, serta validasi oleh ahli perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan PTKP yang menyebabkan lebih bayar sebesar Rp 675.000. Selain itu, ditemukan keterlambatan dalam penyetoran pajak oleh PT XYZ yang mengakibatkan denda administratif dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Kesalahan dalam perhitungan PTKP berdampak pada jumlah pajak yang dipotong, kewajiban perpajakan perusahaan, serta risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, PT XYZ perlu meningkatkan sistem pencatatan data karyawan, memperbarui status perpajakan secara berkala, serta memperkuat koordinasi antara HRD dan tim keuangan agar perhitungan pajak lebih akurat. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko sanksi di masa mendatang. Kata kunci: kepatuhan pajak, PPh 21, penghasilan tidak kena pajak, surat tagihan pajak

Actions (login required)

View Item